“PENGEMBANGAN DAN PEMBIAYAAN INDUSTRI PADAT KARYA BERORIENTASI EKSPOR”

Seminar Nasional BI dan ISEI

Kpw BI Yogyakarta, 7 Mei 2018

            Seminar Nasional ini dimulai pukul 09.48 WIB, dibuka dengan tarian yang bertema persahabatan dibawakan oleh sepasang penari laki-laki dan perempuan dengan energik. Acara ini dihadiri oleh dosen ekonomi, karyawan perusahaan dan para sarjana ekonomi yang terorganisasi di ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia). Sebelum memasuki acara inti yaitu penyampaian materi seminar, Bapak Budi Hanoto selaku kepala kantor perwakilan BI Yogyakarta membuka acara dengan sambutan mengenai keadaan pertumbuhan  ekonomi Yogyakarta yang masih dominan pada sektor wisata dan belum merambah pada sektor industri, hal ini merupakan catatan penting untuk Kpw BI Yogyakarta untuk mendorong adanya forum investasi untuk meningkatkan sektor industri di Yogyakarta guna bersinergi untuk akselerasi ekonomi dalam menunjang kegiatan ekspor.

 Sambutan kedua disampaikan oleh Bapak Mirza Adityaswara selaku Deputi Gubernur Senior BI, beliau menyinggung perhatian presiden terhadap ekspor. Kegiatan ekspor sudah digencarkan pemerintah sejak tahun 1980-an hingga sekarang masih menjadi suatu hal yang harus terus diperhatikan. Ekspor berkaitan erat dengan dukungan dalam pembiayaan dalam negeri yang tidak cukup jika mengandalkan income yang ada di dalam negeri. Ekspor dapat menjembatani suatu negara dalam membangun dan menjalin relasi dengan negara lain guna menunjang kebutuhan dalam negeri yang belum terpenuhi. Berbicara mengenai Amerika Serikat, Jika ekonomi Amerika Serikat membaik, maka berdampak baik juga pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri maupun pada negara-negara lain mengingat Amerika Serikat sebagai penyedia likuiditas, tetapi pertumbuhan ekonomi juga ada dampak yang harus diwaspadai yaitu inflasi dimana banyak nya permintaan akan menyebabkan kenaikan harga. Bunga normal suatu negara adalah 1% diatas tingkat inflasi, saat ini Indonesia masih terkendali karena defisit dibawah 3% yang akan terus dijaga stabilitasnya oleh BI. Ada wacana bahwasanya Indonesia, Malaysia dan Thailand akan diversifikasi mata uang, tetapi masih dalam jangka panjang karena dinilai sulit untuk menghilangkan behavior perdagangan. Di Indonesia sendiri neraca perdagangan manufaktur labour & resource masih surplus sedangkan untuk high low skill & technology intensive masih deficit. Oleh karena itu Indonesia membutuhkan industri ekspor padat karya karena Indonesia memiliki lebih dari 250 juta penduduk. Selain itu Indonesia juga memmbutuhkan pengusaha kelas menengah guna menyeimbangkan neraca perdagangan. Pengusaha kelas menengah di Indinesia hanya 5,1 % sedangkan untuk pengusaha  kecil sebesar 93,47%, missing in the middle ini terjadi karena tidak ada rantai  produksi karena Indonesia impor valas. Pesan untuk OJK adalah kredit oriented export harus tumbuh jangan hanya focus pada kredit oriented non export.

Setelah adanya sambutan-sambutan, memasuki acara inti yaitu materi seminar. Pembawa acara memperkenalkan moderator yaitu Muhammad Edhie Purnawan, anggota Eksekutif Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), Dosen senior program sarjana dan pascasarjana FEB UGM. Selanjutnya moderator juga memperkenalkan pemateri-pemateri mulai dari Reza Anglingkusumo, Edy Putra Irawadi, Ade Sudrajat Usman, Raden Pardede, Darmawan Junaidi, TM.Zakir Syakur Machmud dan  Adhi S Lukman.

Materi pertama yaitu Pengembangan industri dari Bank Indonesia yang disampaikan oleh Reza Anglingkusumo, pada hakikatnya ada dua indikator yaitu prospek perekonomian dan industri padat karya & ekspor. Selama ini Indonesia fundamental pertumbuhan cukup kuat  tetapi melambat dalam perjalanannya. Untuk mendukung percepatan dalam hal ini Indonesia diharapkan dapat mendorong kegiatan ekspor industri manufaktur karena tidak selamanya Indonesia hanya mengandalkan SDA dan bahan mentah yang di impor sehingga bernilai rendah. Indonesia harus meningkatkan neraca perdagangan dan industri pengolahan guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Bidang Industri di Indonesia dengan menggunakan padat karya maka akan berpengaruh dalam pertumbuhan, stabilitas dan pemerataan ekonomi. Saat ini Indonesia dalam kegiatan industri terkendala infrastruktur dan upah tenaga kerja, selain itu industri dalam kegiatan ekspor terkendala masalah tariff dan standar ekspor pada negara tujuan tertentu. Pemerintah diharapkan membuat kebijakan untuk penurunan tarif ekspor dan memberi kemudahan tarif impor dalam penyediaan bahan baku & mesin. Peran Bank Indonesia dalam hal ini adalah berperan aktif dalam satgas percepatan reformasi struktural dan memfasilitasi koordinasi pusat.

      Pemateri kedua yaitu Edy Putra Irawady menyampaikan tentang sinergitas kebijakan industri padat karya berorientasi ekspor. Yang harus diperhatikan dalam industri padat karya berorientasi ekspor adalah daya pikat, daya tarik dan daya saing. Cakupan industri padat karya yaitu berupa non migas. Permasalahn industri yang ada di Indonesia yaitu masalah SDM dan teknologi. Jika Indonesia tidak mau bergantung pada hutang, maka harus ada orientasi dengan menghasilkan produk bernilai tinggi dengan input yang rendah. Di Indonesia hanya karet yang mempunyai world class standard, harus ada perkembangan produk dengan market intelligence (sebuah strategi yang dapat dilakukan oleh semua perusahaan untuk memperoleh informasi  dengan pengumpulan data dan analisis pasar yang sesuai dengan keadaan pasar saat ini). Pola industri di Indonesia meskipun lokal market lebih nyaman dari pada ekspor.

Pemateri ketiga adalah TM. Zakir Syakur Machmud perwakilan dari kementrian perindustrian yang akan berbicara mengenai prospek dan peran pemerintah dalam mendorong penguatan industri nasional khususnya industri padat karya berorientasi ekspor. Indonesia mempunyai basis komoditi antara lain, migas, batu bara,hutan dan rempah-rempah tetapi Indonesia selamanya tidak bisa hanya mengandalkan basis komoditi yang dimiliki. Industri merupakan solusi Indonesia dalam mendorong perekonomian. Industri berorientasi pada QPID (Quality, Price, Innovasion and Delivery) yaitu Quality yang berorientasi pada kompetitif dalam hal kualitas, Price yang dimaksud adalah secara produksi efisien, terjangkau dan laku di pasar, Innovation adalah berbicara mengenai produktivitas yang dihasilkan untuk keberlanjutan barang/jasa, dan Delivery yang dimaksud adalah pelayanan yang ditujukkan pada konsumen. Kementrian perindustrian mencanangkan program “Making Indonesia 4.0” yang beroorientasi pada perubahan global manufaktur. Kenapa industri manufaktur? Karena industri manufaktur dalam sumbangan pertumbuhan ekonomi cukup besar yaitu sebesar 20% lebih besar dari pada yang lain, yang secara langsung mempengaruhi jumlah PDB. “making Indonesia 4.0” berfokus pada 5 sektor yaitu industri makanan dan minuman, TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), kimia, otomotif dan elektronik. Langkah aksi dari “making Indonesia 4.0” adalah insentif teknologi, investor roadshow, pendidikan vokasi, pusat inovasi dan dukungan untuk UMKM.  

Pemateri keempat yaitu Raden Pardede yang menyampaikan perihal prospek industri padat karya berorientasi ekspor. Kondisi industri sekarang di Indonesia tidak lebih baik dari pada tahun 1980-an, karena pemahaman masyarakat Indonesia yang salah bahwasanya Indonesia itu kaya. Pernyataan Indonesia tidak kaya bisa dibuktikan dengan perbandingan antara Sumber Daya Lingkungan dengan jumlah penduduk Indonesia. Pemahaman yang salah ini menyebabkan produktivitas masyarakat Indonesia menurun dan cenderung bergantung pada pemerintah. Pemahaman ini harus diubah dengan bekerja keras dalam rangka meningkatkan perumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Indonesia mempunyai peluang dalam ruang untuk berkembang dan mengejar masih terbuka lebar. Negara maju sudah dalam tahapan puncak yaitu melakukan inovasi sedangkan Indonesia masih fokus dalam pertumbuhan ekonomi. Berikut arus perdagangan yang terjadi di Indonesia pada umumnya:

            Pada kolom platform dapat dianalisis bahwasanya, hal ni dapat memotong adanya tengkulak yang dapat meningkatkan harga yang berasal dari industri manufaktur. Platform merupakan media yang dapat memudahkan pengusaha dalam memsarkan produk kepada konsumen tanpa batas. Dengan platform pengusaha dapat mengenal konsumen melalui market intelligence. Peran pemerintah dalam mengentaskan permasalahan industri adalah dengan melakukan riset pada penyakit masing-masing industri dengan mrestrukturisasi industri dan memegang prinsip prioritas industri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

            Pemateri kelima yaitu dari Bank Mandiri, Darmawan Junaidi yang menyampaikan perihal peran perbankan dalam pengembangan dan pembiayaan industri makanan & minuman dan tekstil. Saat ini Indonesia tergolong dalam middle income countries, yang mempunyai tantangan besar yaitu Middle Income Trap (MIT) atau ketidakmampuan sebuah negara dalam meningkatkan pendapatan perkapita yang disebabkan oleh beberapa faktor. Menteri keuangan, Sri Mulyani berpendapat bahwa untuk terhindar dari MIT ada 4 faktor peluang yaitu bonus demografi, urbanisasi, harga komoditi global yang melemah guna mendorong diversifikasi ekononomi dan perubahan ekonomi China mendorong kenaikan upah buruh di China yang menciptakan peluang berkembangnya investasi pada sektor ekspor padat karya. Peluang ini dapat mendorong terciptanya perkembangan industri padat karya. Pada tahun 2015, industri makanan & minuman  dan industri TPT menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja. Namun dua industri tersebut cenderung standar sehingga kurang adanya produktivitas dan kesempatan tenaga kerja lain dikarenakan aktivitas ekspor kurang dari impor dalam bidang industri. Bank Mandiri ikuut serta mendorong pertumbuhan industri makanan & minuman dan industri TPT melalui penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) hal ini dalam rangka memfasilitasi dan memotivasi masyarakat. Selain dua industri tersebut, Bank Mandiri melalui study case dengan bekerjasama untuk penyaluran KUR sektor perikanan dengan PT. Kelola Mina Laut di Gresik dengan perusahaan off taker dapat menjamin kelangsungan bahan baku bagi sub-industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air yang penjualannya berorientasi ekspor. Tujuannya yaitu untuk surplus ekspor, Bank Mandiri terdapat program tematik sesuai dengan wilayah-wilayah di Indonesia untuk menunjang kebutuhan sektor perikanan dalam rangka aktivitas ekspor.  

            Pemateri keenam yaitu Adhi S Lukman, Ketua Asosiasi Industri Makanan & Minuman Indonesia yang membahas mengenai prospek industri padat karya berorientasi ekspor makanan & minuman. Saat ini fokus dari industri makanan & minuman yaitu daerah luar pulau Jawa dalam mengembangkan permintaan konsumen untuk produk mamin. Indonesia masih mengahrapkan industri mamin dapat berkembang seperti di Thailand yang menjadi negara dengan industri mamin terkuat se ASEAN. Industri mamin juga masuk dalam 5 sektor dalam making Indonesia 4.0, untuk mewujudkannya Indonesia perlu adanya pendidikan vokasi untuk menunjang produktivitas. Dimana pendidikan vokasi dianggap mampu menghasilakn lulusan dengan keahlian terapan tertentu sehingga lebih menguasai dalam hal produktivitas barang ataupun jasa. making Indonesia 4.0 juga bertujuan mengubah mental masyarakat Indonesia dalam mewujudkan industri padat karya berorietasi ekspor.

            Pemateri keenam yaitu Ade Sudrajat, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia yang membahas mengenai industri TPT Indonesia yang cenderung stagnan. Permasalahn industri TPT yang menyangkut tenaga kerja, akses pasar, kapabilitas dan kemampuan industri local, serta kebijakan pemerintah mengenai tarif ekspor dan impor yang menghambat produktivitas industri TPT. Tantangan untuk Indonesia di semua bidang industri adalah tenaga kerja, dimana permasalahannya mengenai tenaga kerja siap pakai yaitu SMK yang belum tentu mampu dan ahli dalam hal produktivitas, tenaga kerja yang tepat dalam kategori tenaga siap pakai adalah lulusan pendidikan vokasi yang sudah dianggap mampu dalam keahlian produktivitas. Selain itu workweek (hour) Indonesia hanya 40 jam sedangkan dibandingkan dengan Thailand yaitu 48 jam dan negara-negara maju yang lainnya standard jam kerja dalam satu minggu sebanyak 48 jam. Permasalahan yang lain yaitu akses pasar yang menyempit disebabkan shifting order ke negara-negara yang memiliki tarif rendah dengan adanya persaingan pasar. Selain itu permasalahan yang lain yaitu impor bahan baku dan tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh dunia usaha dalam menciptakan produktivitas yang maksimal, dalam hal ini industri TPT mengharapkan pemerintah meregulasi ulang terkait tarif dan biaya ekspor-impor. Tetapi sekarang industri TPT mulai berkiblat ke kanan dengan memanfaatkan platform. Platform disini mendorong industri kreatif sebagai solusi industri TPT untuk orientasi ekspor. 

            Pada dasarnya industri-industri yang ada di Indonesia harus mengerti dan paham atas semua permasalahan yang ada. Sehingga ketika pemerintah melakukan survei dapat menjelaskan secara tepat agar pemerintah juga dapat mengambil langkah yang tepat dalam hal pembuatan regulasi industri. Solusi pemerintah dalam hal berkompetisi dengan industri di luar negeri yaitu dengan melakukan inovasi dan memanfaatkan dunia digital yang sudah mobile. Pemerintah mengharapkan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi khusus karena ekonomi khusus merupakan alternatif untuk meningkatkan produktivitas dengan kreatifitas. Selain itu industri dan pemerintah juga mengharapkan pendidikan vokasi terus dikembangkan agar terciptanya tenaga kerja yang ahli dalam terapan tertentu sesuai dengan bidang dalam rangka memperbaiki produktivitas industri.

The Best Month

Terimakasih Bulan April…

Bulan dimana hari-hariku penuh aktivitas dan insyaAllah keberkahan di dalamnya. Berusaha menjauhi yang munkar dan mulai mendekatkan dengan yang haq. Hal ini tantangan yang luar biasa untuk menguji keimananku. Bulan dimana mulai menyadari bahwa semua yang kita pikirkan positif itu dampaknya luar biasa di kehidupan, baik yang terencana maupun tidak. Bulan dimana merasakan nikmat Allah lebih dominan dibandingkan  ujian, meskipun ada ujian aku menganggapnnya sebagai tantangan untuk mengetahui kemampuanku. Bulan dimana dapat merasakan hal baru dan tanggung jawab baru. Bulan dimana silaturahmi dapat aku lakukan dengan tujuan mengikuti syariatMu.  Bulan dimana dapat belajar dan bersabar untuk momen-momen tertentu.Bulan dimana disibukkan dengan urusan yang penting untuk masa depanku. Bulan dimana merasakan kasih sayang yang luar biasa dari keluargaku. Bulan dimana merasakan doa ibu itu luar biasa untuk kesuksesan disetiap langkahku. Bulan dimana ingin menolong orang yang membutuhkan. Bulan yang lebih menyadarkanku untuk lebih banyak bersyukur.

bersyukur kepadaMu ya Allah atas ridhoMu, nikkmatMu dan keberkahanMu yang Engkau berikan …semoga selalu terjaga keistiqomahan ku padaMu

Merindu

Taukah engkau makna akan rindu?
Taukah engkau Tuhan menghadirkan rindu?
Dan taukah engkau akan kekuatan sebuah rindu?

Rindu bermakna cinta dan kehadiran
Tuhan menghadirkannya untuk diungkapkan atau dipendam
Diungkap karena keharusan dipendam karena keterbatasan

Engkau pun diizinkan untuk rindu kepada siapapun
Asalkan ada hak diantaranya
Asalkan ada alasan untuk merindukannya

Pahit itu ketika engkau merindu
Tetapi engkau tidak punya hak
Dan mengilah dengan kebohongan

Bahwasanya kamu rindu seseorang...

You Are Not Alone

Dalam kesendirian...

Terkadang terasa sepi 

Terkadang terasa nyaman

Terkadang juga terasa tersiksa

Tetapi dalam kesendirian...

Aku lebih merasa terjaga

Aku lebih merasa dekat dengan Nya

Aku lebih merasa taat

Karena dalam kesendirian...

Tersimpan jiwa yang kuat dan kokoh

Tersimpan cahaya hati yang akan lebih bersinar

Tersimpan semangat untuk mendapatkan yang terbaik 

Saat dalam kesendirian...

Jagalah hati, pikiran dan ragamu selalu untuk Nya

Jagalah agar selalu dalam shirooth Nya

Jagalah pandanganmu sampai waktunya tiba

Menilik RPJMD Kabupaten Ponorogo dari Tahun ke Tahun

RPJMD merupakan faktor penting dalam suatu pembangunan daerah, karena berperan sebagai pedoman yang dapat mengatur jalannya proses pembangunan daerah. Kabupaten Ponorogo dalam periode ke III  dari RPJMD tahun 2016-2021 yang pernah disampaikan oleh Bupati Ponorogo Drs.H. Ipong Muchlissoni dalam acara Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) pada tahun 2016 yang lalu  yaitu Ponorogo Berbenah! Ponorogo lebih Maju, Berbudaya dan Religius. Dalam acara Musrenbang ini menghasilkan tema  RPJMD yang akan direalisasikan dalam lima tahun ke depan, di tahun 2016 sebagai tonggak pertama yaitu adalah mewujudkan Ponorogo yang lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing, di tahun 2017 adalah pembenahan infrastruktur dan modernisasi pertanian melalui pengembangan produk pertanian organik, di tahun 2018 adalah peningkatan infrastruktur dan pengembangan agribsinis organik yang didukung oleh SDM berkualitas, di tahun 2019 adalah pengembangan pariwisata berbasis alam, budaya, religi dan argo industri yang didukung oleh infrastruktur yang kuat, di tahun 2020 adalah penguatan ekonomi berbasis potensi daerah dan produk unggulan. Dan di tahun 2021 yang merupakan tahun terakhir dari masa RPJMD periode ke III yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis nilai-nilai agama dan budaya.

      Di tahun pertama masa jabatan Bupati Drs. H. Ipong Muchlissoni bersama wakilnya Drs. H. Soedjarno, Rencana Pembangunan angka Menengah Daerah (RPJMD) adalah mewujudkan Ponorogo yang lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing. Satu tahun masa jabatan, dinilai cukup berhasil dalam pencapaian PRJMD yang telah ditargekan. Dilihat dari sektor perdagangan, Ponorogo sudah mengalami peningkatan. Jalan baru (Jalan Suromenggolo) dapat menjadi contoh dalam peningkatan daya saing, karena adanya   para pedagang yang membuka lapaknya di jalan baru. Adanya car free day juga dapat mencerminkan adanya kemandirian bagi pedagang dan kesejahteraan bagi pembeli karena dilihat dari jumlahnya antara pedagang dan pembeli yang cukup banyak. Ada sekitar 400 lapak dengan 800 lebih pembeli yang berada di car free day yang melakukan transaksi jual beli.

      Di tahun kedua, pembenahan infrastruktur sudah dirasakan oleh masyarakat Ponorogo. Perbaikan jalan di berbagai wilayah Ponorogo sudah terealisasi. Bupati Drs. H. Ipong Muchlissoni dinilai cukup tanggap dalam masalah infrastruktur, terlebih pada kerusakan jalan di Ponorogo. Dengan adanya perbaikan infrastruktur, kegiatan ekonomi maupun non ekonomi menjadi lebih efisien. Sedangkan untuk modernisasi pertanian melalui pengembangan produk pertanian organik, dinilai belum memadai. Secara umum, belum nampak adanya hasil untuk produk pertanian organik. Modernisasi pertanian melalui pengembangan produk pertanian organik ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan makanan sehat dan meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Ponorogo. Selain itu, untuk menstabilkan pendapatan petani perlu adanya untuk membuat lumbung panen masyarakat dengan tujuan menghindari harga yang tidak stabil, khususnya harga hasil pertanian yang anjlok dan dapat berdampak pada petani.

      Di tahun ketiga atau satu tahun ke depan yaitu peningkatan infrastruktur dan pengembangan agribisnis organik yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai. Dalam peningkatan infrastruktur, akan sangat terlihat karena adanya pembangunan yang dilakukan di tahun 2017 ini. Sedangkan untuk pengembangan agribisnis organik yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai yaitu kurang adanya pengembangan dalam sektor agribisnis organik yang belum dirasakan pada tahun 2017. Diharapkan bupati Drs. H. Ipong Muchlissoni dapat mengambil kebijakan yang efektif dan efisien dalam sektor pertanian dengan begitu pengembangan agribisnis dapat tercapai sesuai dengan RPJMD yang direncanakan. Selain itu, untuk Sumber Daya Manusia yang memadai dibutuhkan kebijakan juga dalam pengembangan agribisnis. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan melalui  pengadaan program studi di Universitas terkait pertanian, dengan begitu akan membantu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia yang memadai dalam rangka pengembangan agribisnis.

      Dalam rangka perwujudan RPJMD harus beriringan dengan RPJMDES (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang lebih terkonsentrasi dengan pembangunan dan pertumbuhan yang berada di desa-desa Kabupaten Ponorogo. Penyusunan RPJMDES juga terdapat penyelarasan dengan RPJMD dan juga sesuai dengan kebutuhan desa. Jika RPJMD lebih mengarah kepada tujuan secara keseluruhan Kabupaten Ponorogo, RPJMDES diharapkan mampu untuk mengatur dan mengembangkan potensi yang berada di desa-desa agar lebih terkonsentrasi dalam pembangunan desa yang lebih baik. Dalam RPJMDES terdapat perencanaan pembangunan yang harus diletakkan secara komprehensif untuk menjembatani kebutuhan pengembangan wilayah, penguatan sektor dan harmonisasi para pelaku pembangunan.

      Salah satu faktor penentu keberhasilan RPJMD adalah faktor ekonomi, keberhasilan ekonomi dilihat dari adanya kestabilan harga. Dengan adanya kestabilan harga kualitas hidup masyarakat tetap terjaga dan terjaganya kepastian pemerintah dalam menentukan kebijakan. Untuk menjaga kestabilan harga, pemerintah diharapkan mendirikan badan pengendali inflasi yang berfungsi untuk menjaga kestabilan harga jika harga pasar mengalami kenaikan yang signifikan. Dengan dibentuknya badan pengendali inflasi maka kesejahteraan hidup masyarakat terjaga dan struktur pasar lebih merata.  

MENCIPTAKAN LABA YANG BERKELANJUTAN DENGAN ECOPRENEURSHIP

Berbisnis menjadi sebuah trend dikalangan masyarakat, karena dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang cukup menguntungkan dan memacu diri untuk meningkatkan ide serta kreativitas. Pelaku bisnis atau yang sering disebut dengan pengusaha, pada dasarnya mempunyai tujuan utama yaitu menghasilkan laba. Laba yang tinggi dan biaya produksi yang rendah menjadi tolak ukur dari pengusaha.

Laba menjadi peran utama dalam kesuksesan suatu bisnis, pendapatan yang tinggi dan di ikuti laba yang tinggi pula menjadi acuan dari kalangan pengusaha untuk mencapai tujuan dalam menjalankan bisnis. Hal ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan hidup  pengusaha. Tak heran jika sebagian dari pengusaha menghalalkan segala cara dalam menjalankan bisnisnya dengan melanggar aturan perundang-undangan. Seperti melanggar hak cipta, menggunakan bahan baku yang berbahaya, praktek monopoli, penipuan dan merusak lingkungan.

Kasus yang menjadi sorotan pada tahun-tahun terakhir ini adalah pengusaha yang menghalalkan cara dengan merusak lingkungan, contoh kasus beberapa tahun terakhir yang menjadi permasalahan yaitu bisnis kelapa sawit. Bisnis ini adalah bisnis yang “jahat”, karena selain merusak lingkungan juga merusak tatanan sosial dalam masyarakat yang lahannya digunakan sebagai lahan kelapa sawit.

Adanya RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dirasa tidak cukup bermanfaat jika dilihat dari sekian kasus tentang perkebunan kelapa sawit. Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan ELSAM, Andi Muttaqien mengatakan deretan kasus mengenai kebun kelapa sawit menunjukkan secara empirik bahwa mekanisme pengaduan yang dibangun RSPO telah gagal menyelesaikan kasus-kasus secara efektif. Sebaliknya mekanisme RSPO malah memproduksi ketidakadilan, karena pemulihan yang menjadi hak korban justru dinegasikan.

 Permasalahan lingkungan yang diakibatkan bisnis ini semakin pelik, dimulai dari pembakaran hutan sampai kehilangan kesuburan tanah. Contoh kasus di atas merupakan sebagian kecil bisnis yang merusak tatanan lingkungan alam. Indonesia sebagai negara tropis selalu menjadi target para pengusaha luar negeri untuk menjalankan bisnisnya. Pengusaha-pengusaha inilah yang biasanya merusak alam lestari di Indonesia karena merasa tidak memiliki sehingga dengan mengedepankan laba, mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Tetapi tidak menutup kemungkinan pengusaha dalam negeri juga merusak lingkungan karena keserakahan terhadap materi sehingga meluapkannya kepada lingkungan. Lingkungan yang memiliki potensi luar biasa, seringkali dirusak untuk memuaskan hasrat dalam berbisnis. Sadar atau tidak disadari dengan tindakan pengusaha yang merusak lingkungan, hal ini sangat perlu ditindaklanjuti dalam menyadarkan para pengusaha untuk peduli dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial.

Pemerintah merupakan hal ihwal dalam menentukan berjalannya perekonomian di suatu negara. Baik atau buruknya perekonomian adalah sejalan dengan pemerintah. Hal ini dikarenakan, pemerintah yang membuat kebijakan dan peraturan melalui undang-undang. Seperti hal nya nahkoda, pemerintah dituntut agar mampu membuat kebijakan yang dapat mengendalikan perekonomian yang terencana dan menghasilkan perekonomian yang layak dari segi kesejahteraan untuk pengusaha, masyarakat dan lingkungan. Pemerintah juga wajib membuat peraturan khusus bagi pengusaha yang melanggar peraturan, baik peraturan dari segi administrasi maupun segi lingkungan (alam dan sosial) dengan tindakan yang tegas.

Setelah melihat kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis di Indonesia. Sepantasnya, para pengusaha menyadari tentang kerusakan lingkungan dengan mengambil tindakan dengan melakukan usaha-usaha untuk meminimalisir kerusakan yang sudah terjadi dan melakukan perbaikan lingkungan sekitar. Salah satu dari sekian banyak solusi, prinsip ecoprenuership dikalangan pengusaha adalah solusi yang tepat untuk mengentaskan permasalahan antara para pengusaha dan lingkungan.

Faisal Basri mengatakan bahwa Ecopreneurship adalah kemampuan dan tekad kuat untuk menggerakkan, mengelola, dan mengembangkan usaha atau produksi barang atau pun jasa dengan mengedepankan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan mengembangkan teknologi yang mendukungnya, dengan kesadaran penuh kiprahnya memberikan maslahat bagi masyarakat. Laba akan dengan sendirinya mengalir. Ecopreneurs memperlakukan lingkungan sebagai way of life.

Jika para pengusaha jeli melihat kegiatan bisnis yang berkaitan dengan alam, sebagai pengusaha seharusnya memahami akan kelangsungan bisnisnya. Ketika alam bersahabat dengan bisnisnya maka bisnis yang dijalankan oleh pengusaha juga akan bersahabat, dan jika merusak lingkungan tentu saja bisnis yang dijalankan tidak berumur panjang. Logikanya, laba besar tetapi tidak bertahan lama atau laba sekadarnya tetapi berumur panjang dan berkah, itu adalah pilihan pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Sebagai pengusaha harus cerdas dan pantas dalam mengambil pilihan tersebut, pilihan yang bijak akan menentukan masa depan untuk kehidupan nya dan untuk kehidupan alam sekitar agar tetap lestari.